Gubernur Herman Deru Tunjuk Dr. Apriyadi Jadi Asisten I Pemprov Sumsel

HARIANMUBA.DISWAY.ID, – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan struktural. 

Dalam pelantikan yang digelar di Aula BKPSDM Sumsel, Senin (3/11/2025), Gubernur Dr. H. Herman Deru SH MM resmi menunjuk Dr. Apriyadi MSi sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel.

Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis Gubernur Herman Deru dalam menempatkan pejabat berintegritas dan berpengalaman di posisi strategis pemerintahan. 

Diketahui, Apriyadi bukan sosok baru di jajaran birokrasi Sumsel. Sebelumnya, ia menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan pernah dipercaya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muba selama lebih dari dua tahun.

BACA JUGA:Kejutan Demi Kejutan, Empat Finalis Berebut Gelar Jagoan UMKM di Grand Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas

BACA JUGA:Kepergok di Bundaran Air Mancur, Pria Banyuasin Nyaris Diamuk Massa karena Gelapkan Motor Teman Sendiri

Selain itu, Apriyadi juga memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan provinsi, di antaranya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Sumsel dan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di era Gubernur Alex Noerdin.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang SH tersebut juga diikuti sejumlah pejabat eselon II lainnya. 

Dalam arahannya, Cik Ujang menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat pelayanan publik.

“Pelantikan ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas ASN di lingkungan Pemprov Sumsel. Semoga para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Sebentar Lagi, Muba Terima Kucuran PI 10 Persen, Sumber Pendapatan Baru di Tengah Pemangkasan Anggaran

BACA JUGA:UNSRI Rayakan Dies Natalis ke-65, Bupati Muba Apresiasi Peran UNSRI sebagai Pilar Pendidikan Sumsel

Ia menambahkan, perubahan posisi di lingkungan birokrasi merupakan hal wajar yang dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi.

“Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

Sumber: