Jelang Ramadhan 2026, Pemkab Muba Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Daerah

HARIANMUBA.DISWAY.ID, – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) terus memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan 2026. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran Pemkab Muba dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (12/1/2026).

Rakor nasional tersebut diikuti oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Alva Elan, SST, MPSDA bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Ruang Rapat Randik. 

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah.

BACA JUGA:Pemkab Muba Tertibkan Aset Desa, Puluhan Kendaraan Operasional Diperiksa di Pendopoan Bupati

BACA JUGA:Tol Muara Enim–Prabumulih Kembali Masuk PSN 2026, Bupati Edison Minta Pembangunan Tak Lagi Tertunda

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, yang memaparkan capaian pengendalian inflasi nasional sepanjang tahun 2025 sekaligus menyampaikan proyeksi tantangan ekonomi yang akan dihadapi pada 2026.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah daerah terhadap potensi kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadhan. 

Menurutnya, peningkatan permintaan masyarakat pada periode tersebut kerap memicu gejolak harga, terutama pada komoditas kebutuhan pokok.

“Pemerintah daerah perlu lebih sigap mengantisipasi fluktuasi harga, khususnya komoditas strategis seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, serta bumbu dapur,” ujarnya.

BACA JUGA:Toyota Innova Crysta 2026: MPV Diesel Premium dengan Kabin Lega dan Performa Tangguh untuk Keluarga Modern

BACA JUGA:Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo Jalin Silaturahmi dengan Bupati di Griya Bumi Serasan Sekate

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada daerah terdampak bencana, seluruh daerah tetap dituntut untuk disiplin menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. 

Pendekatan yang responsif, kolaboratif, dan berpihak pada kondisi sosial masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi daerah.

Sumber: