DPR RI Dorong Tol Jambi–Rengat Jadi Pengungkit Ekonomi, Target Konstruksi Dimulai 2026
DPR RI Dorong Tol Jambi–Rengat Jadi Pengungkit Ekonomi, Target Konstruksi Dimulai 2026--
HARIANMUBA.DISWAY.ID – Jalan Tol Jambi–Rengat dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah Pulau Sumatera.
Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri, menegaskan proyek ini harus segera direalisasikan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Bakri, kekhawatiran terkait pembebasan lahan seharusnya tidak lagi menjadi penghambat utama.
Ia menilai Provinsi Jambi telah memiliki pengalaman positif dalam pembangunan ruas tol sebelumnya, yang membuktikan bahwa pengadaan tanah dapat diselesaikan dengan baik melalui koordinasi lintas sektor.
BACA JUGA:Dorong Literasi Berdampak Nyata, Sumsel Perkuat Kolaborasi dengan Perpusnas RI
BACA JUGA:Akses Internet Desa di Muba Dipercepat, Pemkab dan Telkomsel Matangkan Pembangunan BTS Hingga 2026
“Pengalaman pembangunan tol di Jambi cukup bagus. Itu menjadi modal penting agar Tol Jambi–Rengat bisa berjalan lebih cepat dan tidak tersendat,” ujar Bakri usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Tol Simpang Nes, Jambi, Kamis (29/1/2026).
Tol Jambi–Rengat dirancang sepanjang 198,13 kilometer dengan kecepatan rencana 100 kilometer per jam.
Pada tahap awal, tol ini akan dibangun dengan konfigurasi 2×2 lajur dan dikembangkan menjadi 2×3 lajur pada tahap akhir. Infrastruktur pendukung juga disiapkan, mulai dari empat simpang susun—Cinto Kenang, Merlung, Sentjalang, dan Rengat—hingga empat pasang rest area.
Dari sisi perencanaan, proyek ini dinilai siap. Seluruh dokumen teknis utama seperti feasibility study (FS), basic design, detail engineering design (DED), hingga penetapan lokasi telah tersedia.
BACA JUGA:Tol Trans Sumatera Makin Panjang, Konektivitas Lampung–Aceh Tembus 1.200 Km Lebih
BACA JUGA:Muba Cetak Sejarah Turun ke Satu Digit, Sinergi Daerah Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan Sumsel
Namun, progres pengadaan lahan yang baru mencapai sekitar 4,83 persen dari total kebutuhan masih menjadi perhatian agar tidak menghambat jadwal pembangunan.
Bakri menyebut tantangan terbesar justru berada pada aspek pendanaan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: