Muba Tegaskan Komitmen Atasi Pekerja Anak di Sektor Pertanian

Muba Tegaskan Komitmen Atasi Pekerja Anak di Sektor Pertanian

Muba Tegaskan Komitmen Atasi Pekerja Anak di Sektor Pertanian--

HARIANMUBA.DISWAY.ID, – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menunjukkan keseriusannya dalam menghapus praktik pekerja anak, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. 

Hal ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Pemkab Muba, Kamis (27/11/2025). 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muba, Kyai Abdur Rohman Husen.

Rakor ini merupakan kolaborasi antara Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA), International Labour Organization (ILO), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Muba.

BACA JUGA:Akses Semakin Ngebut! Tol Simpang Indralaya–Muara Enim Jadi Penggerak Ekonomi Baru Sumsel

BACA JUGA:Kawasaki W230 Tawarkan Kenyamanan Maksimal untuk Harian hingga Touring Jarak Jauh

Kepala Sekretariat Nasional PAACLA, Andi Akbar, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan kesediaan Pemkab Muba untuk turut bergerak dalam upaya penanganan pekerja anak.

Menurutnya, sektor sawit menjadi fokus utama karena erat kaitannya dengan rantai pasok pertanian yang harus bersih dari praktik eksploitasi anak.

“Respons cepat Pemkab Muba sangat kami hargai. Sawit merupakan isu strategis yang perlu ditangani bersama agar rantai pasoknya bebas pekerja anak,” jelasnya.

PAACLA sendiri merupakan inisiatif multipihak yang berada di bawah koordinasi Bappenas, selaras dengan amanat Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemantauan dan remediasi pekerja anak.

BACA JUGA:Honda Scoopy Hadir dengan Warna Baru, Makin Stylish untuk Anak Muda

BACA JUGA:Polsek Babat Toman Resmikan Groundbreaking Dapur SPPG MBG Tahap III, Wujud Dukungan Polri pada Pemenuhan Gizi

Sementara itu, perwakilan ILO, Miss Bharatiya P Flug, menegaskan bahwa pekerja anak adalah persoalan global.

“Upaya menghapus pekerja anak harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini bukan hanya isu daerah, tetapi menjadi perhatian internasional,” katanya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait