Terkait hal itu, tokoh masyarakat Pedamaran VI Barap Muli, mengatakan, sangat menyayangkan adanya aksi unjuk rasa ini, menggingat ini fenomena baru terjadi di Pedamaran.
BACA JUGA:Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Kilat, Muba Termasuk kah?
BACA JUGA:Dari Roket Hingga Janda Berhias, Kuliner Palembang dengan Nama Unik yang Mengundang Rasa Penasaran
Yakni masyarakatnya meminta pemimpin mundur dari jabatannya.
"Jadi mengimbau kepada para pendemo untuk melakukan aksi dengan santun dan damai jangan sampai ada yang membonceng aksi tersebut," terangnya.
Dikatakan Barap Muli, kepada pemerintah kabupaten OKI untuk segera membentuk tim investigasi terkait tuntutan masyarakat tersebut.
Dia juga menghimbau bila masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pemimpinnya sebaiknya mengudurkan diri.
BACA JUGA:Kecelakaan di Tol Pekanbaru - Dumai, 3 Orang Dikabarkan Meninggal
BACA JUGA:Tragis, Ibu Hamil di Musi Rawas Meninggal, Usai Diinjak Gajah Liar Saat Menyadap Getah Karet
Adapun tuntutan para pendemo yang disamu adalah mendesak kades untuk segera merealisasikan dana rehab untuk 4 rumah di desa Pedamaran VI.
Yaitu senilai Rp40 juta anggaran ADD tahun 2024. Juga menuntut kades segera mencairkan dana Bumdes tahap 1 senilai Rp300 juta.
Masyarakat juga mendesak pemerintah Kecamatan Pedamaran untuk merekomendasikan surat pemecatan kades yang akan diteruskan ke dinas PMD Kabupaten OKI.
Termasuk mendesak kades untuk melakukan renovasi semua infrastruktur yang telah rusak dan tidak layak pakai lagi.
BACA JUGA:Kecelakaan di Tol Pekanbaru - Dumai, 3 Orang Dikabarkan Meninggal
Terkait jabatan kades, diberitakan sebelumnya, unjuk rasa dan audiensi yang dilakukan kepala desa (Kades) di depan Gedung DPR/MPR, Selasa 17 Januari 2023, ditanggapi wakil rakyat. Komisi II DPR RI menerima perwakilan kepala desa usai melakukan aksi.