"Namun kita harus bisa monitoring antisipasi apapun itu. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah secara terstruktur dengan optimisme kondisi akan lebih baik," katanya.
BACA JUGA:Cara Mudah Beli Token Listrik Melalui Aplikasi BRImo
BACA JUGA:QRIS BRI, Solusi Pembayaran Praktis di Indonesia
Memenaker telah memiliki beberapa agenda penting ketenagakerjaan terkait isu PHK dan UMP dan juga telah menyediakan berbagai upaya mitigasi resiko.
"Pemerintah harus memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan buruh dalam penetapan UMP. Kita optimis menatap kedepan. Deteksi dini sangat penting tentu perlu kerjasama dengan stakeholder," pungkasnya.
Dilain pihak Pj Gubernur Elen Setiadi usai mengkuti rakor ini mengatakan, rakor masih membahasi konteks regulasinya, untuk perhitungan besaran UMP Tahun 2025 masih menunggu data BPS yang akan dikirimkan tanggal 6 November nanti ke Kemenaker.
“Jadi memang harus dilihat dua kepentingan baik dari pelaku usaha kemudian kepentingan dari pekerja yang harus seimbang,” tandasnya.