Ketika ditanya tentang peningkatan demokrasi lokal, Toha justru menyatakan akan melakukan "kontrol publik" melalui kunjungan rumah warga secara rutin.
BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman Republik Indonesia Gelar Sosialisasi
BACA JUGA:Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas dan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana
"Kami akan melakukan kontrol publik. Dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, minimal satu bulan satu kali," ucap Toha.
Jawaban ini tidak hanya memicu kekhawatiran, tapi juga kritikan keras karena bertolak belakang dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
Banyak yang menilai pendekatan Toha ini berpotensi intimidatif, bukannya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.
"Jika benar akan melakukan kontrol publik, maka dia ini sesungguhnya tidak paham apa yang dimaksud dengan demokrasi. Lebih parahnya lagi, jika Toha sekadar menjawab tanpa memahami, ini jelas menunjukkan kurangnya kapasitas dan kepeduliannya," tegas Bagindo Togar.
BACA JUGA:BRI Dukung Peningkatan Layanan Lapas Perempuan Martapura dengan Adopsi Teknologi Modern
BACA JUGA:BRI Peduli Pendidikan, Sentuh Kawasan 3T
Dukungan terhadap Toha pun semakin luntur di kalangan warga Muba, yang kini lebih melihat Lucianty sebagai figur alternatif yang lebih kompeten dan menghargai kebebasan dalam demokrasi.