HARIANMUBA.COM – Dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Kominfo Muba) menggelar sosialisasi yang bertajuk “Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE”.
Acara yang berlangsung secara daring ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Dalam era digital saat ini, keamanan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Tony Haryanto, S.TR.TP., MT., Sandiman dari Badan Siber dan Sandi Negara RI, menjadi narasumber utama acara ini. Dalam pemaparannya, Tony menjelaskan pentingnya penguatan keamanan informasi sebagai langkah strategis untuk membangun SPBE yang lebih andal.
BACA JUGA:Anas Urbaningrum: Niat Tulus Lucianty untuk Muba Harus Dimenangkan
“Melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023, Pemkab Musi Banyuasin memiliki pedoman yang jelas untuk menjaga keamanan data dan melindungi informasi penting dari ancaman siber,” ujar Tony.
Tony juga menggarisbawahi beberapa langkah praktis yang dapat diimplementasikan oleh OPD, antara lain:
- Pembaruan Kata Sandi Secara Berkala: Mengurangi risiko akses tidak sah.
- Penerapan Tanda Tangan Elektronik: Memastikan keaslian dokumen.
- Backup Server dan Data: Mencegah kehilangan data penting.
- Edukasi Keamanan Informasi: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di setiap lini pemerintahan.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan bahwa keamanan informasi kini merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.
BACA JUGA:Banyak Dijual Dipasar Tradisional, Ini Jenis Ikan yang Punya Kandungan Gizi Lebih Tinggi dari Salmon
“Kami berharap melalui sosialisasi ini, seluruh OPD memahami pentingnya manajemen keamanan informasi dan mampu menjalankan kebijakan SPBE sesuai amanat Peraturan Bupati,” ujarnya.
“Kerja sama yang kuat antar OPD sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan berkelanjutan.” tambahnya.
Acara ini juga menampilkan sesi tanya jawab yang interaktif. Perwakilan OPD aktif memberikan masukan dan berbagi tantangan yang mereka hadapi dalam penerapan kebijakan keamanan informasi. Sesi ini bertujuan untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara pihak pemerintah dan peserta.