HARIANMUBA.DISWAY.ID — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pengajuan program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Usulan tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati M Toha Tohet dalam forum bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung, Palembang, Selasa (10/3/2026).
Dalam paparannya, Bupati Toha Tohet menjelaskan bahwa usulan BKBK yang diajukan Pemkab Muba difokuskan pada sejumlah program strategis yang dinilai mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, prioritas pembangunan yang diusulkan mencakup penguatan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
BACA JUGA:Lampu Hijau Gubernur, Syafaruddin Segera Dilantik Jadi Sekda Definitif Musi Banyuasin
BACA JUGA:Pemkab Muba Siap Benahi Perencanaan APBD 2026 Usai Evaluasi BPKP Sumsel
“Program-program yang kami ajukan melalui BKBK ini disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Harapannya, dukungan dari pemerintah provinsi dapat mempercepat realisasi pembangunan di Musi Banyuasin,” ujar Toha.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sangat penting dalam memastikan pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan melalui BKBK, Pemkab Muba berharap berbagai program prioritas yang telah direncanakan dapat berjalan lebih optimal serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah provinsi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Turun ke Lapangan, Pastikan Tol Kapal Betung Siap Sambut Lonjakan Pemudik
BACA JUGA:Pengamanan Mudik Lebaran 2026 Dimatangkan, Kapolda Sumsel Tekankan Pelayanan Humanis
Menurutnya, BKBK merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Bantuan keuangan ini harus tepat sasaran dan tepat manfaat. Tujuannya agar masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah,” kata Herman Deru.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar merancang program pembangunan secara matang dan terukur sehingga anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.