Bupati Muba & KPP Pratama Sekayu Kompak Gali Potensi Pajak Daerah

HARIANMUBA.DISWAY.ID,- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu sepakat memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang menjadi salah satu sumber penting Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah.

Kesepakatan itu terjalin saat Bupati Muba H. M. Toha Tohet, SH menerima audiensi Kepala KPP Pratama Sekayu, Aprinto Berlianto, beserta jajaran di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (13/8/2025). 

Pertemuan ini juga dihadiri pejabat Pemkab Muba, antara lain Kepala Bappeda Mursalin, Plt. Kepala BPKAD Ariyanto, Plt. Kepala BPPRD Muhammad Hatta, dan Plt. Kepala Dinkominfo Daud Amri.

Kepala KPP Pratama Sekayu, Aprinto Berlianto, mengapresiasi tren positif penerimaan pajak di Muba, namun menekankan perlunya peningkatan kepatuhan pelaporan, termasuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa. 

BACA JUGA:BKMT Muba Semarakkan HUT RI ke-80 dan Maulid Nabi dengan Lomba Bernuansa Nasionalis-Religius

BACA JUGA:Pemkab Muba Turun Tangan Mediasi Konflik Keluarga Pasien dan Dokter RSUD Sekayu

“Sejak Januari 2025, sistem coretax sudah diterapkan. Masih ada kendala seperti saldo deposit dan keterlambatan pelaporan pajak. Dukungan Pemkab sangat dibutuhkan agar semua pihak patuh aturan,” jelasnya.

Aprinto juga menyinggung peluang penerimaan dari sektor migas seiring terbitnya Permen ESDM Nomor PER-14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas. 

“Kami akan menggandeng Petro Muba dan dinas terkait untuk mensosialisasikan kewajiban pajak bagi pelaku usaha migas,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Toha Tohet menegaskan bahwa pajak adalah pilar utama pembiayaan pembangunan daerah. Ia meminta sinergi antara KPP Pratama, BPPRD, dan BPKAD terus diperkuat. 

BACA JUGA:Bupati Toha Tohet Tegaskan Camat Harus Solid Wujudkan 'Muba Maju Lebih Cepat'

BACA JUGA:Meriah! Pemkab Muba Gelar Lomba Olahraga Tradisional Peringati HUT RI ke-80

“Kami siap berbagi data, termasuk sektor kuliner, untuk menggali potensi pajak daerah. Edukasi kepada masyarakat yang masih awam pajak juga penting, dan ini harus melibatkan OPD terkait,” ujarnya.

Berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi pajak triwulan II 2025, beberapa jenis pajak mengalami peningkatan signifikan, menandakan kolaborasi lintas instansi berjalan efektif. 

Sumber: