Berikan Opsi Angkat 8.000 Tenaga Honorer

PANGKALAN BALAI – Pemerintah Kabupaten Banyuasin berjanji akan terus memperhatikan tenaga honorer. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Banyuasin H Askolani SH MH usai menghadiri rapat koordinasi APKASI bersama Kementrian PAN RB tentang penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan pemerintah daerah seluruh Indonesia. 

Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH menyampaikan,   permasalahan tenaga hororer bukan hanya terdapat di Kabupaten Banyuasin, tetapi sudah merupakan masalah nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 

“Dari dengar pendapat dari teman-teman Bupati dari seluruh Indoensia, mendapatkan kesimpulan,  disatu sisi kita menghargai dan berterimakasih terhadap para tenaga honorer yang selama ini telah berdedikasi terhadap daerah. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa sudah menjadi fenomena nasional penerimaan tenaga honorer tidak dilakukan secara prosedurar atau sesuai kebutuhan, terdapat juga penerimaan yang bersifat nepotisme” jelasnya. 

Dilanjutnya Bupati Askolani, saat ini di Kabupaten Banyuasin terdapat sekitar 8.000 ribu tenaga honorer baik dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian maupun tenaga teknis lainnya. Dan beliau secara maksimal akan berjuang dan melakukan segala upaya untuk para tenaga honorer ini. 

“Ada 3 opsi yang menjadi bahasan selanjutnya dari hasil rapat tadi. Ketiga opsi itu adalah, satu semua tenaga honorer diangkat menjadi pegawai P3K. Kedua, semua tenaga honorer diberhentikan. Dan ketiga, diadakan seleksi untuk pengangkatan tenaga honorer. Tentunya sebagai Bupati saya memilih opsi pertama, tetapi balik lagi penggajian harus dari pusat. Setidaknya bisa sharing fifty-fifty dengan keuangan daerah,” paparnya. 

Beliau juga dengan tegas menolak opsi no dua. “Apalagi untuk mereka yang telah bertahan bekerja diatas 5 tahun, kita harus punya hati nurani untuk mengapresiasi jasa yang telah mereka berikan,” lanjut beliau bersemangat. 

Hal paling baik yang akan dibicarakan lebih lanjut menurut beliau adalah opsi ketiga. Beliau juga mengharapkan agar aturan nilai passing grade akan disesuaikan dengan masing-masing daerah. 

“Seperti pendapat teman dari Papua tadi, tidak bisa menyamaratakan kemampuan kami yang didaerah dengan yang di pusat, bisa-bisa banyak yang tidak lolos seleksi,” ujarnya menirukan ucapan Bupati dari Pulau Papua. (amr)

 

Sumber: