Pemprov-Kanwil Kemenkum HAM Sumsel Sinergi Layani Masyarakat Bidang Hukum dan Hak Azazi Manusia

"Sesuai amanat Presiden BPIP melakukan pengawasan terhadap regulasi, dalam pelaksaan pengawasan tersebut kami melakukan beberapa kajian regulasi diantaranaya peraturan daerah, Undang-undang, dan Peraturan Kepala Daerah," jelas Kemas.

Dia berharap tidak ada lagi daerah yang membuat Perda yang melenceng dari nilai-nilai pancasila.

"Setelah adanya pendampingn dari BPIP kami berharap tidak ada regulasi yang tidak selaras, kita lakukan mulai dari preventif dan semua regulasi harus sesuai dengan Pancasila," pungkasnya.

Turut hadir pula dalam keaempatan tersebut, Ketua DPRD Prov Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhari, dan Seluruh Bupati/Walikota di Sumsel yang berkesempatan hadir.

Sumber: