KABAR GEMBIRA, SKK Siap Kolaborasi Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Muba

HARIANMUBA.COM,- SKK Siap Kolaborasi Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Muba.

SKK Migas Pusat siap berkolaborasi dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat di Musi Banyuasin.

Hal itu terungkap ketika Wakil Kepala SKK Migas Pusat Nanang Abdul Manaf Beserta Jajaran berkunjung di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Kamis (22/6/2023).

Kunjungan tersebht Dalam Rangka Courtesy Visit Upaya Meningkatkan Hubungan Kelembagaan, Sinergi Kegiatan Operasional Hulu Migas dan Koordinasi Pengelolaan Sumur Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

BACA JUGA:Gelar Rapat, Pemkab Muba Akan Gelar Gerakan Pangan Murah

BACA JUGA:Lakukan 7 Tips Jitu Menabung Ini, Maka Setahun Anda Bisa Mengumpulkan Rp 10 Juta

“Konsen SKK Migas yakni terkait resiko dan investasi. Prinsipnya kami siap andil dan berkolaborasi,” ucap Wakil Kepala SKK Migas Pusat, Nanang Abdul Manaf

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan saat ini rencana tata kelola pengelolaan sumur minyak masyarakat terus dikebut dan telah mendapatkan dukungan yang sangat maksimal dari Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Pangdam II Sriwijaya.

“Rencana besar ini semata-mata demi memanfaatkan minyak untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini mengungkapkan, dirinya meminta pihak SKK Migas meyakinkan pihak pusat bahwasannya tata kelola yang telah dirancang tersebut menjadi opsi yang sangat baik meminimalisir kerusakan lingkungan dan korban jiwa.

BACA JUGA:Terbongkarnya Aksi Pemalsuan Pertalite di Sungai Lilin, Berikut 3 Cara Membedakan BBM Asli dan Palsu

BACA JUGA:Berhasil Dibongkar Usaha Pertalite Oplosan di Sungai Lilin, Berikut Tanggapan Masyarakat

“Ada 230 ribu masyarakat yang bergantung dengan sumur minyak tersebut, tentu harus kita carikan solusi terbaik dan tidak ada pihak yang dirugikan serta lingkungan tetap terjaga,” tuturnya.

Apriyadi memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan diantaranya Tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama.

Sumber: