Sumsel Provinsi Pertama, Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024

Sumsel Provinsi Pertama, Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama Ketua KPU RI dan Bawaslu Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak--

HARIANMUBA.COM,- Sumsel Provinsi Pertama, Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI).

Bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak. 

Penandatanganan ini dilakukan di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (9/11/2023).

BACA JUGA:Hari Bakti PU ke-78, Pj Bupati Muba Buka Jalan Baru Untuk Masyarakat

BACA JUGA:Panitia Konferprov PWI Sumsel Sudah Buka Pendaftaran Calon Ketua, Begini Tahapannya

Provinsi Sumatera Selatan beserta 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel menjadi wilayah yang pertama kali menandatangani naskah NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 di Indonesia. 

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pj Gubernur Agus Fatoni dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2024. 

"Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan," ucap Fatoni. 

Fatoni menjelaskan bahwa anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Anggaran ini berasal dari APBD murni dan APBD Perubahan bahkan ada juga sebagian yang tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut. 

BACA JUGA:Tips Memilih Plafon Rumah yang Tepat, Yuk Kenali 10 Jenis Plafon yang Cocok Untuk Rumah Anda

BACA JUGA:Upaya Kendalikan Inflasi Muba Pj Bupati H Apriyadi Cetuskan Program GEMERA, Apa Itu?

"Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelas Fatoni. 

Selanjutnya, terkait penggunaan BTT mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: