Ada 'Aroma Tidak Sedap' Pada Seleksi PPPK 2023 di Kabupaten Ini

HARIANMUBA.COM- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua, Adrianus Mambobo, menyampaikan keprihatinan terkait proses seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di daerah tersebut. 

Ia mencium adanya aroma tidak sedap dalam proses tersebut dan mendesak pemerintah kabupaten untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Mambobo menekankan pentingnya mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. 

Ia mendesak agar tahap seleksi administrasi memerhatikan persyaratan honorer yang memenuhi syarat dan menyarankan agar yang tidak memenuhi syarat segera dicoret.

BACA JUGA:Beginilah Kondisi Keluarga Heri, Sebelum Ditemukan Meninggal Bersama Anak dan Ibunya

Wakil Ketua DPRD tersebut juga mengingatkan OPD teknis Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam pelaksanaan seleksi administrasi honorer.

Adrianus Mambobo menegaskan pentingnya memberikan prioritas kepada pegawai honorer yang telah mengabdi di atas lima tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Hal ini dianggapnya sebagai langkah yang adil dalam proses seleksi.

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, merespons aspirasi tenaga honorer dengan berjanji akan melakukan validasi ulang terhadap data tenaga honorer yang sudah lolos seleksi PPPK. 

Ia menjamin bahwa Pemkab Biak Numfor akan transparan dan cermat dalam proses validasi tersebut.

BACA JUGA:Ada Aturan Baru Dalam Pembelian Tiket Kapal Ferry Merak - Bakauheni, Berikut Cara Mudahnya

Aspirasi para tenaga honorer disambut baik dan berlangsung dalam suasana damai, aman, dan kondusif. 

Pengamanan aksi damai tersebut dilakukan oleh sekitar 40 personel Polres Biak untuk memastikan kelancaran kegiatan di gedung DPRD dan Kantor Bupati Biak.(*)

Sumber: