Pertama di Sumsel, Pemkab Muba Canangkan P2HAM

Pertama di Sumsel, Pemkab Muba Canangkan P2HAM

Komitmen Terapkan Pelayanan Publik berbasis HAM untuk Masyarakat Muba --

HARIANMUBA.COM,- Komitmen Terapkan Pelayanan Publik berbasis HAM untuk Masyarakat Muba 

Pertama di Sumatera Selatan (Sumsel) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). 

Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi melalui Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi, melakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) kepada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Rapat Sekda, Senin 6 Mei 2024.  

BACA JUGA:Pj Bupati Sandi Fahlepi Hadiri Langsung Musrenbangnas 2024, Usulkan Jargas Bagi Warga Muba

BACA JUGA:Wow, iPhone 16 Dikabarkan Rilis Tahun Ini, Ini Bocoran Harga dan Spesifikasinya

Pencanangan P2HAM ini ditandai dengan deklarasi P2HAM yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Yudi Herzandi diikuti lima pimpinan OPD terkait.

Kepala DPMPTSP Riki Junaidi AP MSi, Kepala Dinas Dukcapil Muba Demon Eka Suza SSTP MSi, perwakilan Direktur RSUD Sekayu dan perwakilan dari DPRD Muba. 

Pada kesempatan ini H Yudi Herzandi mengatakan, bahwasanya pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah.

"Nah pencanangan P2HAM yang dilakukan hari ini menjadi tindak lanjut dari yang selalu digalakkan oleh Kemenkuham, untuk mempercepat pelayanan publik berbasis HAM. Atas tindak lanjut ini ternyata kabupaten Muba begitu sigap dan cepat sehingga menjadi yang pertama melakukan pencanangan P2HAM,"ungkapnya. 

BACA JUGA:Warga A7 Geger, Penemuan Kerangka Manusia di Kebun Plasma Sawit, Identitas Belum Diketahui

BACA JUGA:Mitos Atau Fakta? Burung Perkutut Adalah Simbol Keberuntungan dan Kemakmuran

Lanjutnya, pencanangan P2HAM merupakan langkah awal untuk terus meningkatkan pelayanan berbasis HAM, untuk terciptanya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

"Untuk itu, diharapkan kita semua mampu berkomitmen penuh dalam memenuhi kriteria dan indikator Pelayanan Publik Berbasis HAM. Terus berusaha mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Terus berupaya ikut andil dalam memajukan Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan secara maksimal,"ujar Yudi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: