MenPAN-RB Pastikan Tidak Ada PHK Massal untuk Honorer, Gaji Tetap Dialokasikan

HARIANMUBA.COM – Kabar baik bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi pegawai non-ASN.

Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024, tertanggal 12 Desember 2024. 

Dalam surat tersebut, MenPAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus tetap mengalokasikan gaji bagi tenaga honorer.  

Surat itu juga menindaklanjuti amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. 

BACA JUGA:Penjualan Brand Lokal dan UMKM Melonjak di Shopee 12.12 Birthday Sale, Tembus 7 Kali Lipat!

Selain itu, sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN baru di luar ASN.  

Dalam suratnya, MenPAN-RB menyampaikan empat instruksi penting kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah:  

1. Mengapresiasi pengusulan kebutuhan PPPK  

   PPK yang telah mengajukan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 diapresiasi atas upayanya dalam menata pegawai non-ASN.  

2. Proses seleksi PPPK tahun 2024  

   MenPAN-RB menyebutkan bahwa tahapan seleksi PPPK sedang berlangsung, sesuai jadwal yang ditetapkan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).  

BACA JUGA:Jelang Tahun Baru, Harga Jual Kelapa Sawit di Sanga Desa Stabil

3. Penataan non-ASN belum optimal  

   Evaluasi tahap pertama seleksi PPPK menunjukkan bahwa penataan pegawai non-ASN masih menghadapi sejumlah kendala dan belum optimal.  

Sumber: