Sekda Sumsel Edward Candra Hadiri Rakor Pemerintahan se-Sumatera di Batam, Bahas Kamtibmas dan Arahan Mendagri

HARIANMUBA.DISWAY.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, mewakili Gubernur Sumsel dalam rapat koordinasi (Rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 yang berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh kepala daerah atau perwakilannya dari 10 provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Bangka Belitung. 

Beberapa gubernur yang berhalangan hadir, termasuk Gubernur Sumsel, Lampung, dan Aceh, menugaskan pejabat setingkat sekda untuk mengikuti jalannya rapat.

Selain Mendagri, hadir pula Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana, yang menyampaikan pandangan terkait dinamika pemerintahan daerah, perdagangan, serta arah kebijakan nasional yang harus diimplementasikan di tingkat lokal.

BACA JUGA:Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Segmen 3 Resmi Beroperasi, Waktu Tempuh Hanya 2 Jam

BACA JUGA:Maulid Nabi dan Pelantikan NU di Pangkalan Tungkal, Wabup Muba Dorong NU Jadi Penggerak Moral dan Sosial

Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya kewaspadaan dan komunikasi intensif antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Hal ini disampaikan menyusul data Kementerian Dalam Negeri yang mencatat 778 aksi massa terjadi di 35 provinsi pada periode 25 Agustus hingga 9 September 2025.

“Koordinasi tidak boleh terputus. Jika tidak bisa hadir secara fisik, gunakan teknologi virtual. Arahan gubernur harus sampai kepada bupati dan wali kota agar roda pemerintahan tetap berjalan selaras,” ujar Tito.

Ia juga menekankan agar para kepala daerah rutin menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan stabilitas politik, keamanan, dan sosial di wilayah masing-masing.

Mendagri memberikan sejumlah instruksi praktis, di antaranya memperbanyak dialog dengan tokoh masyarakat, menggelar doa bersama lintas agama, melaksanakan program yang langsung menyentuh rakyat, seperti operasi pangan murah dan penyaluran bansos, serta menunda kegiatan seremonial yang bersifat mewah atau tidak mendesak.

BACA JUGA:Pimpinan DPRD Muba Tinjau Perbaikan Jembatan P6 Lalan, Pastikan Pembangunan Tepat Waktu

BACA JUGA:GAC AION Siapkan MPV Premium E9 PHEV, Meluncur di Indonesia Awal 2026

“Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Acara pribadi pun hendaknya sederhana. Untuk sementara, perjalanan ke luar negeri lebih baik ditunda,” tegas Tito.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tetap berada di wilayah saat kondisi rawan. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus kepemimpinan nyata.

Sumber: