Flyover JPL 99 Muara Enim Dikebut, Pemprov Sumsel Pastikan Proyek Bebas Masalah Hukum

HARIANMUBA.DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempercepat realisasi pembangunan Flyover JPL 99 di Kabupaten Muara Enim guna mengatasi kemacetan kronis dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api yang padat aktivitas.

Keseriusan tersebut terlihat dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. H. Edward Candra, di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, Jumat (6/2/2026). Rapat ini fokus pada pematangan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai fondasi hukum pembangunan flyover.

Edward Candra menegaskan, keberhasilan proyek strategis ini tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pembangunan fisik, tetapi juga kepastian hukum dan kejelasan peran seluruh pihak yang terlibat.

“Flyover ini menyangkut keselamatan masyarakat dan kelancaran ekonomi. Karena itu, aspek legal harus tuntas sejak awal agar tidak ada kendala di kemudian hari,” ujarnya.

BACA JUGA:Palembang Bersiap Jadi Pusat Mini Football Asia, 16 Negara Akan Berlaga di Jakabaring

BACA JUGA:Lengkap! Ini Daftar Gerbang dan Exit Tol Palembang–Jambi, Akses Baru Kian Terbuka

Perlintasan sebidang JPL 99 selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kemacetan dan kecelakaan di Muara Enim. Tingginya frekuensi perjalanan kereta api kerap menyebabkan antrean kendaraan panjang, terutama pada jam sibuk.

Dengan dibangunnya flyover, arus lalu lintas diharapkan tidak lagi terhambat aktivitas perkeretaapian, sehingga waktu tempuh lebih singkat dan risiko kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.

Dalam rapat tersebut, dibahas pembagian peran secara rinci. PT Kereta Api Indonesia (KAI) bertanggung jawab pada aspek teknis dan operasional di kawasan perlintasan rel. Sementara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) memastikan standar konstruksi serta konektivitas flyover dengan jaringan jalan nasional.

Di sisi lain, Pemkab Muara Enim dan Pemprov Sumsel berperan dalam dukungan lahan, perizinan daerah, serta koordinasi lintas wilayah agar pembangunan berjalan sesuai regulasi.

BACA JUGA:Kejar Sinyal Masuk Desa, Pemkab Muba dan Telkomsel Percepat Pembangunan BTS Hingga Pelosok

BACA JUGA:Mudik Lebaran 2026 Makin Lancar, Jembatan Musi V Buka Akses Tol Langsung ke Arah Jambi

Edward Candra menilai sinergi lintas instansi menjadi kunci agar proyek ini tidak tersendat di tengah jalan.

“Semua harus satu visi. Kalau koordinasi kuat sejak awal, pelaksanaan di lapangan akan jauh lebih efektif,” tegasnya.

Sumber: