Polda Sumsel Pacu Zona Integritas 2026, Seluruh Polres Dievaluasi untuk Percepat Reformasi Polri

HARIANMUBA.DISWAY.ID – Reformasi birokrasi di tubuh Polri terus didorong hingga tingkat kewilayahan. Polda Sumsel menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev) Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 guna mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh satuan kerja dan Polres jajaran.

Kegiatan yang berlangsung di Hall Lantai 3 The Zuri Hotel Palembang, Rabu (4/3/2026), dipimpin Karo Rena Polda Sumsel Kombes Pol Budi Suryanto, M.Si., dan diikuti para Kapolres, pejabat fungsi operasional, serta operator Zona Integritas dari masing-masing satker.

Dalam arahannya, Kombes Pol Budi Suryanto menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen atau aspek administratif semata.

“Zona Integritas adalah indikator utama reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Implementasinya harus nyata dalam praktik pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.

BACA JUGA:100 Personel Brimob Polda Sumsel Kembali dari Aceh, Tuntaskan Misi Kemanusiaan Operasi Aman Nusa II 2026

BACA JUGA:Dari Jakarta, Pemkab Muba Bidik Standar Pelayanan Minimal 2026 Lebih Terukur dan Berdaya Saing Global

Ia meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi objektif terhadap capaian yang telah diraih, sekaligus menyusun langkah perbaikan yang terukur untuk tahun 2026.

Forum Anev ini menjadi bagian dari strategi memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

Evaluasi reformasi birokrasi Polda Sumsel turut diperkuat kehadiran Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan perspektif eksternal terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keterlibatan Ombudsman menunjukkan komitmen keterbukaan terhadap pengawasan dan masukan independen, sekaligus mempertegas keseriusan Polda Sumsel dalam membangun budaya pelayanan yang bersih dan responsif.

BACA JUGA:Polres Muba Tetapkan Pemilik Penyulingan Minyak Ilegal yang Terbakar di Sanga Desa sebagai Tersangka

BACA JUGA:Truk Trailer Muatan Kayu Nyangkut di Reklame Jalintim Sungai Lilin, Arus Palembang–Jambi Macet

Dalam paparan teknis, peserta juga mendapatkan panduan percepatan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Melalui evaluasi menyeluruh yang melibatkan seluruh Kapolres jajaran, Polda Sumsel menargetkan terciptanya standar pelayanan publik yang lebih seragam di seluruh wilayah hukum.

Sumber: