HARIANMUBA.COM,- Belum Ada Kejelasan Batas Kota Palembang dan Banyuasin, Warga Gelar Aksi Damai.
Warga yang menggelar aksi damai tersebut adalah mereka Ratusan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi (FMTSPPA).
Aksi damai tersebut rencananya akan pada Minggu 16 April 2023 hari ini.
Aksi tersebut didasari belum adanya kejelasan hingga saat ini permasalahan tapal batas Kota Palembang – Kabupaten Banyuasin.
BACA JUGA:Peringati Hari Jadi, Pemerintah Kelurahan Ngulak Gelar Festival Ramadhan Tingkat Kecamatan
BACA JUGA:Kelereng Permainan Tradisional Anak Yang Mulai Tergerus Zaman
Ketua RW 08, Kelurahan Plaju Darat, Dwi Hartanto mengatakan, aksi damai berupa gotong royong bakal diikuti oleh ratusan warga dari 4 Rukun Tetangga (RT) yang berada di Komplek Taman Sasana Patra (TSP) serta Patra Abadi terdiri dari RT 24, 25, 34, dan 41.
“Kita lakukan aksi damai berupa gotong royong ingin menuntut pemerintah agar. Kami, ingin masuk di Kota Palembang, ” ungkap Dwi pada rapat bersama warga untuk pembentukan kepengurusan FMTSPPA, Jumat 14 April 2023 malam.
Gotong royong ini, lanjut Dwi, mengusung tema Gerakan Kebersihan warga TSP dan Patra Abadi untuk memperlihatkan kepada pemerintah agar keinginan warga atas status wilayah yang kini di klaim oleh Pemkab Banyuasin.
Oleh sebab itu, bilamana aksi ini tidak membuahkan hasil, warga dari FMTSPPA akan menggelar aksi lebih besar kembali untuk meminta khususnya pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyelesaikan keinginan warga.
BACA JUGA:Bentrok Antar Kelompok Pemuda di Empat Lawang, Satu Orang Meninggal, Pemicu Akibat Pesta Miras
“Kami ini hanya 1 saja tuntutan dan keingannya. Masuk kota Palembang, karena selama ini administrasi kependudukan mulai dari Kartu Keluarga (KK), KTP, pelayanan air bersih hingga terbaru ini Coklit data warga oleh Pantarlih KPU Kota Palembang.
Semuannya itu, disediakan oleh Pemkot Palembang, tidak ada sama sekali oleh pihak Pemkab Banyuasin.
“Ada 4 RT disini, kalau tidak salah ada lebih kurang 1000 KK dengan mata pilih mencapai 2 ribuan lebih mata pilih. Bahkan, dari sebagian KK memiliki bukti Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Palembang. Artinya, kita ini masuk Kota Madya, ” tegas Dwi.