Hal sama juga disampaikan, Ketua RT 41 Muhammad Nazir menambahkan, memanasnya lagi permasalahan tapal batas sendiri bermula di pendingnya uang intensif RT maupun RW beberapa bulan ini.
BACA JUGA:Maknai Ramadan dan Nuzulul Quran, BSI Bagi THR ke 2.222 Anak Yatim
BACA JUGA:Bakal Ada Gerhana Matahari, Berikut 5 Ritual Yang Biasa Dilakukan di Belahan Dunia, Ada Yang Lucu
Penyampaian tersebut disampaikan oleh Lurah Plaju Darat, yang mana selama ini warga yang berada di Komplek TSP dan Patra Abadi memiliki 4 RT dan 1 RW.
“Tertundanya intensif inilah membuat warga emosi dan resah. Karena, pihak Kelurahan menyatakan bahwa Komplek TSP dan Patra Abadi masuk peta Banyuasin, ” ujarnya.
Dia menambahkan, warga khususnya di RT 41 sendiri itu memang Kota Palembang.
“Karena, ada sekitar ratusan membayar PBB atas nama Pemkot Palembang, artinya kita ini warga Palembang, ” jelasnya.
BACA JUGA:Kapolres Muba Tinjau Pasar Sungai Lilin, Salah Satu Titik Rawan Macet di Jalintim Saat Arus Mudik
BACA JUGA:Fakta Kantor Bupati dan Mess Dinas PUPR Meranti Digadaikan Rp 100 Miliar Oleh Bupati
“Kami juga dari FMTSPPA juga akan berjuang hingga titik darah pengabisan agar tuntutan bisa terwujud, “tegas Nazir lagi.
Padahal selama ini, fasilitas umum dan administrasi kependudukan semuanya disediakan oleh Pemkot Palembang.
Sekedar diketahui, memanasnya masalah tapal batas mencuat membuat warga di 2 komplek resah.
Sehingga mereka pun membentuk Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi (FMTSPPA) untuk memperjuangkan status kewilayahan yang diklaim oleh Pemkab Banyuasin, padahal sudah jelas masuk Kota Palembang.