BACA JUGA:Mantan Kades di Banyuasin Resmi Ditahan Kejari Banyuasin, Dugaan Kasus Korupsi Dana Desa
Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu yang dapat memantik kepedulian pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk dapat menemukan solusi atas dinamika dan permasalahan kependudukan secara dini.
Terobosan pun dilakukan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN melalui Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.
Direktorat ini telah mengembangkan model alat bantu berupa Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk atau Siperindu. Sistem ini bertujuan mengukur tingkat kerentanan dampak kependudukan.
BACA JUGA:3 Daerah Terjauh Dari Ibukota Provinsi Sumsel, Semuanya Masuk Wilayah Usulan DOB Sumsel barat
BACA JUGA:Ini Kain Khas Yang Dikenakan Wapres Ma'ruf Amin di Acara Apkasi
Kepada wartawan, Bonivasius mengatakan Siperindu dapat menjadi rujukan data utama Perencanaan Kependudukan yang terupdate, serta sumber data untuk penyusunan lima pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Melalui Siperindu - yang data dasarnya diambil dari sejumlah sumber di antaranya Pendataan Keluarga BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS) - pemerintah dapat mengetahui status kewaspadaan situasi kependudukan sampai level kabupaten/kota. "Sekaligus Siperindu menjadi raport bagi pemerintah daerah," ujar Bonivasius.
Diskriminasi Gender
Sementara Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Anjali Sen, mengatakan saat ini empat miliar perempuan dan anak perempuan, atau separuh dari penduduk dunia, menghadapi diskriminasi hanya karena gender mereka.
Lebih dari 40 persen perempuan di seluruh dunia tidak dapat menggunakan hak mereka untuk mengambil keputusan yang mendasar sendiri seperti apa mereka ingin memiliki anak atau tidak.
BACA JUGA:Buruan Cek! Berikut Link Nama Honorer Terdata BKN 2023, Prioritas Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes
BACA JUGA:Pj Bupati Muba Hadiri Pelantikan Rektor Institut Rahmaniyah Sekayu
"Solusinya jelas, kita perlu mewujudkan kesetaraan gender," ujar Anjali Sen.
Menurut Anjali Sen, dunia perlu memperluas akses hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi serta pendidikan.
"Kita perlu mengembangkan kebijakan yang mengedepankan hak asasi manusia, dan norma-norma yang adil di tempat kerja dan di rumah. Sehingga kita dapat membangun keluarga yang lebih sehat, ekonomi yang lebih kuat, dan masyarakat yang tangguh," jelas Anjali Sen.