Bahkan, Hadi menjelaskan, untuk memanfaatkan lahan tersebut, masyarakat juga akan diberikan pelatihan dan bimbingan dari perusahaan yang ada di kawasan desa tersebut.
BACA JUGA:Seandainya Jepang Temukan Harta Karun Saat Gali Terowongan Tol Padang Pekanbaru, Jadi Milik Siapa?
BACA JUGA:Terowongan Tol Padang - Pekanbaru Bakal Digarap Jepang, Ini Lokasinya
“Nanti masyarakat juga akan diberikan bimbingan teknis oleh Koperasi PT. PP Lonsum terkait bagaimana cara memproduksi kebun sehingga dapat menghasilkan. Hasil kebun itu juga nantinya akan ditampung pihak perusahaan,” jelasnya.
Dia berkeyakinan, dengan adanya kepastian hukum atas lahan tersebut, ekonomi masyarakat akan semakin tumbuh.
“Saya yakin ini akan memberikan dampak ekonomi yang sangat baik bagi masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru berterima kasih atas peran seluruh aparat baik TNI, POLRI dan aparat lainnya yang terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan lahan milik masyarakat ini.
BACA JUGA:Latihan Intensif Selama Sebulan Lebih, 18 Atlet Panjat Tebing Siap Berlaga di Porprov Sumsel
“Ini menjadi bukti baiknya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta pihak TNI, POLRI. Sinergitas ini harus terus dibangun dan terus ditingkatan,” terangnya.
Sebelumnya, Mina salah satu warga yang mendapatkan setifikat tersebut mengatakan, dirinya sangat terharu atas perhatian pemerintah kepada masyarakat suku anak dalam. “Penantian kami selama puluhan tahun akhirnya dapat terwujud,” katanya.
Nenek 72 tahun itu juga menyebut, jika sertifikat tersebut sangat berharga bagi dirinya dan warga desa.
“Ini bisa menjadi warisan kami kepada anak cucu nantinya. Kami akan mengelolah lahan ini dengan sebaik-baiknya. Kami sangat berterima kasih kepada pak Menteri dan pak Gubernur yang telah membantu kami,” pungkasnya.