BACA JUGA:Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 Beserta Lokasinya
“Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil dalil pokok permohonan Pemohon,” ujar Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P Foekh.
Pertimbangan itu menurut Hakim Daniel semakin memperkuat bahwa tidak terdapat alasan Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No.10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan.
Mahkamah juga menilai bahwa pelaksanaan Pibup dan Pilwabup di Banyuasin 2024 telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Atas dasar itulah Majelis Hakim Konstitusi tidak melanjutkan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2024 ini.
“Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian,” kata Hakim Daniel. Hingga berita ini diturunkan tadi malam, pembacaan putusan sela untuk pemohon H Budi Antoni Aljufri untuk gugatan pilbup dan pilwabup Empat Lawang 2024, juga belum dibacakan.
BACA JUGA:Polsek Sungai Keruh Amankan 5 Orang, Kedapatan Bawa Sajam, Senpi Hingga Narkoba
BACA JUGA:Warga Tanjung Agung Barat Lais Heboh, Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal Gantung Diri
Begitupun juga belum dibacakan putusan sela atau dismissal, untuk sengketa Pilbup dan Pilwabup OKU Selatan. Sedangkan yang termasuk putusan sela atau dismissal dibacakan Rabu (5/2), seperti Pilbup dan Pilwabup Muara Enim, Pilbup dan Pilwabup Ogan Ilir, serta Pilwako dan Pilwawako Palembang.