Meski demikian, Gubernur menegaskan Pemprov Sumsel tetap membuka ruang dialog dan toleransi, asalkan perusahaan menunjukkan komitmen nyata.
BACA JUGA:Bidik PAD Sejak Triwulan I, BPPRD Muba Dorong Kepatuhan Pajak Korporasi
“Kalau ada perencanaan jelas, pembebasan lahan berjalan, dan progres pembangunan jalan khusus bisa dibuktikan, tentu pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan transisi,” ujarnya.
Tak hanya soal transportasi, Herman Deru juga menaruh perhatian besar pada aspek reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang.
Ia berharap Perhapi dapat menjadi pengingat moral dan profesional agar reklamasi tidak berhenti pada laporan administratif semata.
“Reklamasi itu soal masa depan lingkungan. Alam harus benar-benar pulih, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” tambahnya.
BACA JUGA:Dari Muba untuk Nasional, Pemuda Daerah Tembus Puncak Prestasi Pelatihan Migas Cepu
BACA JUGA:Facebook, Instagram, dan WhatsApp Siap Masuk Era Layanan Premium
Sementara itu, Frans Irawan resmi dilantik sebagai Ketua Perhapi Sumsel periode 2025–2029. Ia bersama jajaran pengurus berkomitmen menyusun program kerja yang selaras dengan AD/ART Perhapi serta kebutuhan daerah.
Wakil Ketua Umum Perhapi Pusat Ir. Resvan, M.BA menyampaikan bahwa Perhapi kini memiliki 24 perwakilan daerah di Indonesia, dan Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah strategis dengan aktivitas pertambangan yang tinggi.
Dengan kepengurusan baru, Perhapi Sumsel diharapkan mampu mengambil peran lebih aktif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, mengedepankan keselamatan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan.