Koordinasi ke BPS Pusat, Program Penanggulangan Kemiskinan di Muba Dapat Apresiasi

Koordinasi ke BPS Pusat, Program Penanggulangan Kemiskinan di Muba Dapat Apresiasi

Pemkab Muba koordinasi dengan BPS Pusat--

 

Bahkan dirinya mengatakan sudah menyiapkan bahan yang pas. Melalui paparan yang berjudul Tingkat Kemiskinan, Peluang Tantangan. Menurutnya kemiskinan ini memang jadi tantangan bagi seluruh wilayah Indonesia tidak saja di Muba.

BACA JUGA:Hadiri Rakordes di Desa Bukit Jaya, Camat Sungai Lilin Ingatkan Terkait Karhutlah

Secara gamblang Nurma menjelaskan bagaimana menghitung angka kemiskinan. Turut mendampingi Nurma adalah Ketua Tim Kemiskinan, BPS, Rizal. 

 

"Garis kemiskinan itu penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Data diambil dari Maret sampai Septembe. AD 52 komoditi makanan untuk mencari hasil kebutuhan makanan serta ada 51 komoditi non makanan. Melalui imputasi dua komoditi didapat angka kemiskinan. Semisal, seorang kepala keluarga meskipun secara riil tidak menyewa tapi didata. Indikatornya kemiskinan nasional. Tapi yakinlah pendataan regsosek petugas kami banyak dan diverifikasi ulang. Sehingga keluaran datanya valid, melibatkan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dikonfirmasi sampai Kepala RT," tuturnya.

 

Nurma menyebutkan se Indonesia ada 78.318.709 keluarga. 248.546.234 penduduk yang datanya sudah final dan kini di Bappenas. Seluruh data Regsosek siap digunakan di Pusat Data Nasional (PDN). 

 

"Nah soal Bantu Umak nanti bisa dipantau. Nah BPS tak boleh memberikan data langsung karena kami menyerahkan ke Bappenas. Nanti ada Kepmen dan Permen yang memungkinkan kabupaten bisa memakai data ini. Jadi data kita masuk ke Sepakat, diharapkan hingga pemerintah desa bisa mengakses. Soal mekanisme dan pemanfaatan itu ada di Bappenas." tutupnya.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: