Pj Gubernur Agus Fatoni Imbau Pelayanan SAMSAT Ditingkatkan, Mulai dari SDM hingga Kebijakan

"Kita harapkan, melalui rakor ini membuat Pemda mengambil kebijakan yang merupakan milik Kepala Daerah. Di antaranya, yaitu Penghapusan BBNKB II dan pajak progresif akan memudahkan dan mengurangi beban masyarakat sehingga kepatuhan pembayaran pajak tertib dan meningkat kebijakan-kebijakan seperti ini harus dilakukan karena kontribusi pendapatan dari sini cukup besar," sambungnya.

BACA JUGA:Masih Ada Kegiatan Rapat Pleno Tingkat PPK, Kegiatan MTQ di Kabupaten Ogan Ilir Terpaksa Diundur

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas) Irjen Pol Aan Suhanan dalam sambutannya mengatakan dari hasil Rakor sebelumnya di Bandung pada 11 Januari 2024 menghasilkan lima rekomendasi Pembina Samsat Tingkat Nasional. 

"Hari ini kita dari tim pembina samsat nasional melaksanakan rakor seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring maupun langsung, maka hari ini kami menindak lanjuti hasil rakor yang di Bandung kemarin sehingga menghasilkan lima rekomendasi dari pembina samsat tingkat nasional dan ini akan kita sinergikan," jelasnya.

Rekomendasi tersebut di antaranya, terkait pelaksanaan Registrasi dan identifikasi Data Kendaraan Bermotor debgan mengutamakan validitas data melalui sistem ERI, mendorong elaksabaan relaksasi kebijakan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai terobosan program dalam upaya peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat dan memberikan dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pengembangan inovasi SAMSAT berbasis digital. Terakhir, pelaksanaan kolaborasi kemitraan dengan para stakeholder untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menjadikan regident Rankor, pembayaran PKB dan pembayaran SWDKLLJ sebagai persyaratan utama dan pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE serta implementasi pasal 74 UU Nomor 22 tahun 2009.

Sumber: