Mendagri Umumkan Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Non Sengketa 6 Februari Batal, Ini Penyebabnya

Tito menyampaikan, penetapan jadwal pelantikan masih menunggu proses lanjutan berupa penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang didasarkan pada hasil dismissal. 

Setelah itu, KPU dari masing-masing daerah bakal mengajukan penetapan ke DPRD, untuk kemudian diserahkan ke Kemendagri. 

BACA JUGA:Suzuki Resmi Meluncurkan Mobil Listrik e Vitara, Ditawarkan 2 Pilihan Baterai

BACA JUGA:Samsung Galaxy S25 Series Hadirkan Pembaruan, Bikin Konten Makin Mudah

“Mengenai tanggalnya, saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Bawaslu,” jelas Tito.

Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat dengan Kemendagri  dan lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengubah jadwal pelantikan kepala daerah setelah 6 Februari 2025 batal.

“Karena keputusan tanggal 6 Februari 2025 terkait dengan pelantikan serentak gubernur, bupati, wali kota yang tidak berperkara di MK itu sudah diputuskan di Komisi II maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan,” tukasnya.

Informasinya, pelantikan kepaladan wakil kepala daerah diundur antara 18-20 Februari 2025. 

BACA JUGA:Momen Libur Panjang, Volume Kendaraan di Tol Trans Sumatera Meningkat 33 Persen

BACA JUGA:Buah Duku di Muba Mulai Panen, Banyak Dijual Secara Borongan

Jadwal ini terungkap setelah DPRD Jakarta menggelar rapat persiapan pidato pertama Gubernur Jakarta.

Ketua KPU Provinsi Sumsel, Andika Pranata Jaya menyampaikan, pelantikan kepala dan wakil kepala daerah menjadi  ranahnya Kemendagri. 

“KPU akan mengikuti putusan yang ada. Kami belum dapat informasi,” ucapnya. 

Sengketa pilkada di MK akan diputus maksimal dalam waktu 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Itu berdasarkan Pasal 56 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024. 

BACA JUGA:Pisah Sambut Kapolsek Lais Berlangsung Meriah, Dihadiri Forkopimcam dan Kades Serta Kadus

Sumber: