Konflik Batas Wilayah Muba-Muratara Masih Buntu, DPRD Sumsel Desak Gubernur Bertindak Tegas

“Permendagri ini adalah produk hukum Kemendagri, jadi kami akan berkoordinasi langsung ke pusat. Kemungkinan besar akan ada surat resmi yang dikirimkan ke Mendagri untuk meminta arahan lebih lanjut,” jelas Medril.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu kendala utama dalam penyelesaian konflik adalah belum dilakukannya harmonisasi antara Permendagri 76/2014 dengan regulasi lain yang relevan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber: