“Kenapa harus ditelusuri lagi. Lagi pula yang saya laporkan sesuai fakta. Ada sertifikat dan surah pengalhan warisan. Karena di e-LHKPN jika ada yang janggal, belum jelas asal kekayaan tersebut gak bisa kita melapor,” ungkapnya.
Asril mengaku, ia khawatir dengan pemberitaan ini membuat persepsi orang jadi salah.
BACA JUGA:Dibantu Pemkab Muba, 2 Warga Srigunung Sungai Lilin Yang Ada di Sudan Telah Sampai di Tanah Air
BACA JUGA:Momen Hardiknas, Ribuan Guru Musi Rawas Gelar Aksi di PN Lubuk Linggau, Minta Guru PJOK Dibebaskan
“Mengira harta kekayaan ini saat saya menjabat sebagai Kepala DPUPR. Padahal jauh sebelum saya menjabat Kadis PUPR yang saya laporkan nilainya sudah sebesar Rp57 miliar," jelasnya.
"Ya dari 2018 hingga 2023 ini bertambahnya hanya dikisaran Rp500 juta sampai Rp600 juta. Dan sekali lagi itu karena aset warisan saya aset produktif,” tegasnya.
Sebagai pejabat publik ia merasa sudah menjadi kewajibannya untuk melapor seluruh harta kekayaan di e-LHKPN.
“Itu karena kita berani lapor. Bukannya berani jujur itu hebat harusnya diapresiasi,” ungkapnya.
BACA JUGA:Kamu Harus Tahu, Inilah Sejarah Hari Pendidikan Nasional
Atas viralnya pemberitaan tentangnya ini, Asril mengaku sedikit merasa terganggu.
Belum lagi ia harus menjaga keselamatan dan keamanan keluarganya juga.
“Apalagi ada sebagian warga yang mendapat informasi ini sepotong-potong. Apapun itu, saya hanya meyakinkan point pentingnya kita laporkan semua harta kekayaan kita dengan jelas dan sesuai faktanya,” tambahnya.
“Seluruh yang dilaporkan ada buktinya melalui surat ahli waris. Dan apa yang dilaporkan ke LHKPN nilainya menyesuaikan harga sekarang yang kita tentukan sendiri atau self assesment,” jelasnya.
BACA JUGA:Hendak Ikut Aksi PGRI di PN Lubuk Linggau, Kepsek di Musi Rawas Meninggal Kecelakaan
BACA JUGA:Momen Hardiknas, Ribuan Guru Musi Rawas Gelar Aksi di PN Lubuk Linggau, Minta Guru PJOK Dibebaskan