BACA JUGA:Perlu Diketahui, Inilah Sejarah Pembangunan Jalan Tol di Indonesia
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan Pj karena ada 85 posisi yang cukup signifikan.
"Ini masif dan menentukan. Ada 85 Pj di banyak provinsi utama," ungkapnya.
PKS berharap bahwa dalam menentukan Pj, pemerintah tidak terpengaruh oleh kepentingan politik praktis.
"Tidak boleh ada kepentingan politik," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Proses penentuan Pj kepala daerah harus berdasarkan kapasitas dan kemampuan teknokrasi Pj.
BACA JUGA:Warga Muba, Ayo Bayar PBB-P2, Jika Tidak Ingin Didenda 2 Persen Perbulan
Bagi Pj yang terpilih, Mardani melihat ini sebagai peluang bagi birokrat untuk membuktikan kapasitas yang berbeda.
Aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting, termasuk partisipasi publik untuk memberikan tanggapan dan masukan.
Oleh karena itu, PKS mengusulkan agar tahapan proses pemilihan Pj harus diumumkan secara bertahap kepada publik.
Sebagai contoh, presiden dapat mengumumkan nama-nama calon Pj dua pekan sebelum keputusan akhir, sehingga publik dapat memberikan tanggapan atau laporan.(*)