Usulan Pemekaran Provinsi Sumsel Barat Kembali Mencuat, Ini Tanggapan Walikota Lubuk Linggau

Peta wilayah Sumsel Barat--
Untuk sebuah Provinsi syarat administrasi yang perlu dipenuhi harus ada persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan persetujuan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi tersebut dengan persetujuan DPRD Provinsi dan Gurbenur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (4) UU Pemerintah Daerah mengatur syarat teknis dari pembentukan daerah otonomi baru yang meliputi : Kemampuan ekonom, Potensi daerah, Sosial Budaya, Kependudukan, Luas daerah, Pertanahan, Keamanan, Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
BACA JUGA:AKBP Achiruddin Hasibuan Dipecat dari Anggota Polri, Berikut Daftar Pelanggarannya
BACA JUGA:Usai Menjabat Walikota Palembang, Harnojoyo Bakal Maju ke DPR RI
Apakah memenuhi syarat 6 kabupaten kota itu untuk mekar, tentu akan ada kajian lebih lanjut dari pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
Keenam daerah kota dan kabupaten tersebut akan membentuk daerah baru Provinsi Sumsel Barat, dengan luas wilayah 20.962 km2 atau sekitar 22,89 persen dari luas daerah induk Provinsi Sumsel (91.542 km2).
Luasnya, ternyata lebih luas dari Provinsi Bengkulu (19.919 km2) dan Provinsi Kepulauan (Kep) Bangka Belitung (Babel), yaitu 16.424 km2
Menanggapi menghangatnya isu DOB Sumsel Barat, ini tanggapan dari Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe.
BACA JUGA:Lebih dari 9 Jam, Lina Mukherjee Masih Jalani Pemeriksaan di Polda Sumsel
“Dulu Sumsel itu hanya ada Sumbagsel, tapi sekarang ada Bengkulu, ada Lampung dan ada juga Babel,” jelas Walikota Lubuk Linggau dikutip dari Palpos.id.
Walikota meminta agar jangan ada pihak-pihak yang melihat kencangnya arus usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB tersebut hanya dari kacamata kepentingan politik atau bagi-bagi jabatan semata.
“Jangan dilihat dari ada ketua DPRD lagi gubernur lagi, kalau kita masih Sumbagsel apa pembangunannya bisa berkembang seperti sekarang ini,” tegasnya.
Untuk itu dikatakan Nanan, jika muratorium pemekaran DOB sudah dicabut masing-masing pemerintah daerah yang mengharapkan terbentuknya Sumselbar harus bersiap dengan ketentuan adminitrasi yang ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: