SKK Migas Pusat Sambangi Muba, Dorong Inisiasi Pj Bupati Apriyadi

SKK Migas Pusat Sambangi Muba, Dorong Inisiasi Pj Bupati Apriyadi

Pj Bupati H Apriyadi --

SEKAYU,  HARIANMUBA. COM, - Inisiasi Pj Bupati Apriyadi Mahmud untuk menata pengelolaan sumur minyak masyarakat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Bahkan, Pj Bupati Apriyadi Mahmud juga telah mendapatkan mandat dari Gubernur Sumsel Herman Deru menjadi Koordinator Tim Penanganan Pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat di Sumsel


--

Setelah mendapat support dan back up penuh dari Gubernur Sumsel dan Kapolda Sumsel serta Pangdam II Sriwijaya, kali ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Pusat juga menyatakan siap berkolaborasi dalam mengambil peran melakukan penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat. 

BACA JUGA:6 Nakes Muba Raih Juara Tenaga Kesehatan Teladan, 4 Nakes Siap Maju Tingkat Nasional

Hal ini diketahui saat Wakil Kepala SKK Migas Pusat Nanang Abdul Manaf Beserta Jajaran Dalam Rangka Courtesy Visit Upaya Meningkatkan Hubungan Kelembagaan, Sinergi Kegiatan Operasional Hulu Migas dan Koordinasi Pengelolaan Sumur Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Kamis (22/6/2023). 

"Konsen SKK Migas yakni terkait resiko dan investasi. Prinsipnya kami siap andil dan berkolaborasi," ucap Wakil Kepala SKK Migas Pusat, Nanang Abdul Manaf

BACA JUGA:Ini Dua Sosok Pelajar Asal Sumsel Yang Lolos Paskibraka Nasional, Ternyata Punya Cita-cita Sama

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan saat ini rencana tata kelola pengelolaan sumur minyak masyarakat terus dikebut dan telah mendapatkan dukungan yang sangat maksimal dari Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Pangdam II Sriwijaya. 

"Rencana besar ini semata-mata demi memanfaatkan minyak untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

BACA JUGA:Turnamen Badminton Kades Bumi Kencana Cup Sudah Rampung, Ini Daftar Juara

Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini mengungkapkan, dirinya meminta pihak SKK Migas meyakinkan pihak pusat bahwasannya tata kelola yang telah dirancang tersebut menjadi opsi yang sangat baik meminimalisir kerusakan lingkungan dan korban jiwa. 


--

"Ada 230 ribu masyarakat yang bergantung dengan sumur minyak tersebut, tentu harus kita carikan solusi terbaik dan tidak ada pihak yang dirugikan serta lingkungan tetap terjaga," tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: