Menteri Koperasi UMKM Tolak Tiktok Jalankan Bisnis Media Sosial dan E-commerce Secara Bersamaan

Selain perlunya mengatur tentang pemisahan bisnis media sosial dan e-commerce.

Teten juga mengatakan jika pemerintah perlu mengatur tentang cross border commerce agar UMKM dalam negeri bisa bersaing di pasar digital Indonesia. 

BACA JUGA:Proyek Preservasi Jalintim Palembang - Jambi di Sungai Lilin Dikeluhkan, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Padang-Pekanbaru Dihubungkan 6 Ruas Tol, Menembus Perbukitan, Jarak Tempuh Hanya 4 Jam

"Ritel dari luar negeri tidak boleh lagi menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus masuk lewat mekanisme impor biasa terlebih dahulu, setelah itu baru boleh menjual barangnya di pasar digital Indonesia," jelasnya.

"Kalau mereka langsung menjual produknya ke konsumen, UMKM Indonesia pasti tidak bisa bersaing karena UMKM kita harus mengurus izin edar, SNI, sertifikasi halal, dan lain sebagainya," kata Menteri Teten.

Pemerintah juga perlu melarang platform digital untuk menjual produk sendiri atau produk yang berasal dari afiliasinya. 

Dengan begitu, pemilik platform digital tidak akan mempermainkan algoritma yang dimilikinya untuk menghadirkan praktik bisnis yang adil.

BACA JUGA:Pembentukan Provinsi Natuna dan Anambas, Tim Akademis Tengah Lakukan Studi Kaji

BACA JUGA:Manfaatkan Lahan Eks Tambang, BUMdes di Kabupaten Muba Ini Bakal Sulap Jadi Tempat Wisata

Menteri Teten mengatakan, pemerintah juga harus melarang aktivitas impor untuk produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. 

Pemerintah juga perlu mengatur tentang harga barang yang bisa diimpor ke Indonesia. 

Menurut dia, hanya barang yang harganya berada di atas 100 dolar AS yang nantinya diperkenankan masuk ke Indonesia. 

“Pemerintah juga perlu melarang barang yang belum diproduksi di dalam negeri meski harganya berada di bawah 100 dolar AS. Tujuannya adalah agar barang-barang tersebut bisa diproduksi oleh UMKM tanah air,” ujar Menteri Teten.

 

Sumber: