Pj Gubernur Sumsel Minta Seluruh Kepala OPD Dorong Percepatan Realisasi APBD Sumsel

HARIANMUBA.COM,- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (13/10/2023).

"Segera dicek betul. Tolong Pak Sekda ini dikoordinir bagaimana realisasi anggaran masing-masing OPD. Apa kendala dan masalah untuk segera dicarikan solusi," ujar Fatoni.

Sebagai tahap awal, Fatoni meminta agar para OPD dapat menginventarisir apa saja kegiatan yang tidak terlaksana dan terserap anggarannya. Menurutnya, inventarisir ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang sudah dianggarkan namun belum terserap.

BACA JUGA:Menhub RI Bersama Pj Gubernur, Tinjau Fasilitas LRT Terintegrasi dengan Angkot Feeder Kota Palembang

BACA JUGA:PJ Bupati Muba Cek Pembangunan Tol Baleno, Yakin Bisa Selesai Tepat Waktu

"Saya tidak ingin yang sudah dianggarkan tidak terpakai, agar anggarannya direfocusing saja. Setelah diinventarisir, Senin nanti kita sudah tahu mana saja yang tidak terserap," jelas Fatoni.

Saat ini, Pemprov sangat membutuhkan banyak anggaran untuk penanganan program prioritas. Oleh karena itu, jika memang ada anggaran yang tidak terlaksana dan tidak terserap akan dialihkan untuk kegiatan lainnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta para kepala OPD untuk melaporkan setiap kendala dan masalah secara berjenjang. Seperti melaporkan setiap kegiatan di grup-grup yang berkoordinasi dengan pimpinan. 

"Saya minta semua kegiatan dilaporkan di grup terutama kegiatan yang harus saya tahu dan strategis," tegas Fatoni. 

BACA JUGA:Puluhan Tahun Tanpa Listrik, Saat Ini Desa di Bayung Lencir Kini Terang Benderang

BACA JUGA:Honda Scoopy 160 2023 Gabungan Keindahan Retro dan Inovasi Modern dalam Satu Skutik, Kapan Hadir di Indonesia?

Dia juga mewanti-wanti kepala OPD terkait anggaran yang tidak terserap belum mencapai angka 50 persen.

Menurutnya, dibandingkan anggaran tersebut menumpuk di akhir tahun lebih baik segera dianggarkan untuk kebutuhan prioritas lain, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan persoalan stunting.

Sumber: