PPDB 2024, Ombudsman Tegas Himbau Larang Sekolah Pungut Biaya Apapun

Dalam ketentuan yang dirilis ini huruf G tentang Pembiayaan PPDB, mengatur bahwa pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah negeri tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPDB oleh satuan pendidikan negeri di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Selatan tidak boleh melakukan pungutan kepada calon siswa didik.

BACA JUGA:KONI Muba Temui Pj Bupati Sandi Fahlepi Bahas Persiapan Porprov 2025

BACA JUGA:Terima Pengurus IKM Muba, PJ Bupati Berharap Partisipasi Aktif Ikut Bangun Muba

Ombdusman RI yang menjadi Lembaga Negara ini berwenang mengawasi jalannya pelayanan public terutama di bidang pendidikan khususnya yang saat ini tengah gencar jadi perbincangan yakni pengawasan PPDB Tahun 2024.

Pengawasan PPDB oleh Ombudsman RI ini dilaksanakan pada sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Sumatera Selatan ininjuga sudah dilaksanakan Tim Pencegahan Ombudsman RI Sumatera Selatan di Tingkat SMA seperti SMA 1, 10, 16 dan 19, pada rentang waktu bulan  April dan Mei 2024. 

Dari hasil pengggaaawasan rata-rata sekolah sudah menerapkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 serta SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang mengatur tentang pelaksanaan Zonasi, Afirmasi dan Mutasi serta Prestasi.

BACA JUGA:Pj Bupati Sandi Fahlepi Apresiasi Program Kerja BAZNAS Muba

BACA JUGA:Wajib Diketahui, Ini Fungsi Marka di Jalan Tol

Nah pengawasan ini akan terus berjalan sampai jadwal PPDB resmi ditutup dengan membuka Posko Pengaduan PPDB dikantor Ombudsman RI Sumatera Selatan untuk menampung keluhan Masyarakat terkait PPDB.

Tidak hanya pengawasan ketat oleh Ombudsman RI, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) juga tegas melarang sekolah untuk melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun yang menyangkut soal PPDB.

Dikutip dari berbagai sumber, sementara itu Plh Kepala Didik Sumsel Drs H Sutoko MSi, mengatakan pihak sekolah resmi melarang dan menegaskan untuk tidak ada pungutan dalam bentuk apapun yang sifatnya memberatkan orang tua.

Sementara terkait aturan seragam sekolah yang dikeluarkan pemerintah pusat pada tahun ajaran Baru 2024-2025, Dinas Pendidikan Kota  Palembang mengikuti aturan yang ada dengan tidak memberatkan orang tua. 

BACA JUGA:OKU Timur Bakal Dibangun Fly Over, Pembangunan Tahun 2025

Sumber: