Pimpinan Honorer Minta Presiden Prabowo & MenPAN-RB Tiadakan PPPK, PNS Saja

HARIANMUBA.COM,- Pimpinan Honorer Minta Presiden Prabowo & MenPAN-RB Tiadakan PPPK, PNS Saja

Pimpinan honorer mendesak Presiden Prabowo Subianto dan MenPAN-RB Rini Widyantini untuk meniadakan PPPK. PPPK dinilai mematikan karier aparatur sipil negara (ASN). 

Ketua ASN PPPK Provinsi Riau Eko Wibowo mengungkapkan banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah Prabowo-Gibran. 

Salah satu yang mencuat adalah penghapusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK tidak seindah dibayangkan karena ruang geraknya terbatas.

BACA JUGA:Polisi Berhasil Amankan 3 Pelaku Perampokan Indomaret di Ogan Ilir, Berikut Identitasnya

BACA JUGA:Pelaku Begal Motor yang Meresahkan Warga Palembang Berhasil Dilumpuhkan

Menurut Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo, banyak PPPK yang merasa kariernya tidak berkembang, meskipun kompetensi meningkat. 

"Saya berijazah S2 hanya bisa guru golongan IX saja. Golongan kami tidak bisa meningkat kecuali ikut tes PPPK kembali," kata Ekowi kepada JPNN, Rabu (23/10). 

Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Riau itu menambahkan, untuk menjadi PPPK sangat tidak mudah. Ketika jadi PPPK malah dibatasi semuanya. 

Pemerintah masih mengutamakan PNS untuk menduduki jabatan struktural, sedangkan PPPK ke fungsional. 

BACA JUGA:Sumsel Siaga Banjir, Pj Gubernur Elen Setiadi Gelar Simulasi dan Uji Kesiapan Personil

BACA JUGA:Pj Gubernur Bersama Kepala Perwakilan BI Sumsel Panen Raya Cabai di Lahan Pilot Project SMKN 1 Gelumbang

Ekowi pun melempar ide agar UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN direvisi kembali. 

"Bu MenPAN-RB Rini Widyantini tolong usulkan revisi UU ASN 2023 supaya tidak ada lagi bedanya ASN, baik PNS dan PPPK," kata Ekowi. 

Sumber: