Muba Susun Strategi Baru Tingkatkan PAD di Tengah Penurunan DBH

HARIANMUBA.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai merumuskan strategi baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul proyeksi menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun anggaran 2026.

Langkah antisipatif ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Muba dan jajaran Pemkab Muba di Ruang Rapat Banmus DPRD, Kamis (27/11/2025).

RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi SIP MSi, didampingi jajaran pimpinan komisi, serta dihadiri Komisi I dan anggota Komisi II lainnya. Pj Sekretaris Daerah Muba Drs Syafarudin MSi hadir bersama para kepala perangkat daerah terkait, termasuk Kepala DPMPTSP Joni Martohonan AP MM, Kepala Disdagperin Hendra Tris Tomy SSTP MECDEV, dan Plt Kepala BP2RD Muba M Hatta SE MM.

Dalam forum tersebut, Jon Kenedi menyampaikan dua rekomendasi penting untuk menopang fiskal daerah di tengah penurunan signifikan dana transfer pusat.

BACA JUGA:Pemeriksaan BPK Sumsel Jadi Momentum Perbaikan Pelayanan Air Bersih Tirta Randik Muba

BACA JUGA:DPRD dan Bupati Muba Sahkan RAPBD 2026, Fokus pada Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pertama, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan PAD yang melibatkan perangkat daerah sesuai kewenangan sektor masing-masing. Satgas ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta menggali potensi pendapatan yang belum tergarap.

Kedua, Komisi II meminta Pemkab Muba segera membentuk tim pencari fakta sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan. Tim ini akan fokus menangani persoalan di sektor perkebunan, pertambangan batubara, migas, serta infrastruktur di kawasan hutan.

“Jika memungkinkan, Satgas dan tim pencari fakta ini kita launching pada Desember dan mulai efektif bekerja per 1 Januari 2026,” tegas Jon Kenedi.

Ia menekankan bahwa lebih dari 80 persen APBD Muba masih bergantung pada transfer pusat. Dengan menurunnya DBH, daerah harus mencari inovasi agar pembangunan tidak terhambat. “Muba punya potensi besar di sektor perkebunan, pertambangan, hingga retribusi daerah. Ini harus kita optimalkan,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemkab Muba Bentuk Tim Khusus Amankan dan Optimalkan Aset Tanah Daerah

BACA JUGA:Muba Tegaskan Komitmen Atasi Pekerja Anak di Sektor Pertanian

Pj Sekda Syafarudin menilai usulan legislatif sangat relevan menghadapi situasi fiskal tahun depan. Ia mengungkapkan bahwa penurunan DBH otomatis akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah menjalankan program strategis.

“Karena itu, memperkuat PAD adalah keharusan. Ada potensi yang belum tergarap optimal, seperti retribusi angkut buah sawit dan retribusi alur sungai. Perlu pembenahan regulasi dan sinergi semua pihak,” jelasnya.

Sumber: