BACA JUGA:Deny Indrayana Ungkap Dapat Bocoran Keputusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ini Tanggapan Mahfud MD
Tapi suara untuk caleg nomor urut 1 atau 2 sesuai perolehan kursi.
“Tidak fair jika MK menetapkan sistem tertutup karena saat ini sudah masuk tahapan pemilu.
Tidak elok, tidak logis dan tidak sehat bagi demokrasi,” bebernya. Pihaknya setuju sistem proporsional tertutup, tapi buka pada Pemilu 2024 ini.
Ketua DPD Partai Ummat OKI sekaligus bacaleg DPRD Sumsel, Trisno Okonisator mengatakan, kalau benar nanti MK memutuskan sistem tertutup , maka semua kader partai akan berebut untuk jadi nomor urut 1.
BACA JUGA:Deny Indrayana Ungkap Dapat Bocoran Keputusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ini Tanggapan Mahfud MD
“Insya Allah semua kader yang memang berjuang untuk membesarkan Partai Ummat ada kompensasi dari partai,”terangnya.
Besar yang diterima tergantung suara yang caleg dapat.
Ketua KPU OKI, Deri Siswadi MSi mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan komentar soal dugaan bocornya rencana putusan MK.
“Kami prinsipnya tetap menjalankan tahapan pemilu sesuai UU dan patuh terhadap perintah UU,” tambahnya, Ketua Bawaslu OKI, Ihsan Hamidi menjelaskan, putusan MK belum ada.
BACA JUGA:5 Kabupaten/Kota di Dengan Penderita HIV/AIDS Terbanyak, Hubungan Lelaki Sama Lelaki Jadi Penyebab
BACA JUGA:Kabar Gembira, Guru PAI Akan Terima Insentif, Berikut Kriterianya
Artinya pemberitaan ini belum jelas. Terpisah, Ketua KPUD Muara Enim, Ahyaudin menegaskan, pihaknya hanya menjalankan perintah dan aturan dari pusat.
Lanjutnya, terkait apakah lebih baik Pemilu tertutup atau tidak dirinya enggan berkomentar banyak. “No comment, yang pasti kami akan menjalankan aturan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim, Suprayitno mengatakan tidak ada masaah mau terbuka atau terutup. “Intinya kami siap tarung,” bebernya.