HARIANMUBA.DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah guna memperkuat fondasi ekonomi regional.
Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, menegaskan bahwa akselerasi digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi, Capacity Building, dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (8/7/2025).
“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem. Jika masyarakat merasa nyaman membayar secara digital, maka PAD akan naik dan manfaatnya bisa langsung kembali ke rakyat,” kata Cik Ujang dalam sambutannya.
BACA JUGA:Bupati Muba Terima Audiensi Ketum BPP Gapensi, Sepakat Bersinergi Percepat Pembangunan Daerah
BACA JUGA:Dua Pelaku Curas Sawit di PT ITA Mogureben Diciduk Polsek Bayung Lencir, Dua Lainnya Masih DPO
Ia menambahkan, Pemprov Sumsel berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah, bersinergi dengan strategi pengendalian inflasi yang tengah dijalankan.
Hingga pertengahan 2025, inflasi di Sumsel tercatat masih terkendali di angka 1,88 persen. Meski begitu, Cik Ujang mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap waspada terhadap dinamika harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, dan daging ayam.
“Kita tak boleh lengah. Distribusi bahan pangan harus dijaga agar tidak mengganggu stabilitas harga di tingkat konsumen,” tegasnya.
Upaya pengendalian inflasi turut didukung oleh optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan kerja sama antarwilayah dalam menjaga pasokan serta distribusi komoditas pokok.
BACA JUGA:Wabup Tinjau Pembangunan Tol, Usulkan Penambahan Exit di Wilayah Muba
BACA JUGA:DKP Muba Dilirik Pusat, Jadi Tenaga Pengajar Keamanan Pangan di Program Strategis Nasional MBG
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, menyoroti potensi tekanan dari inflasi inti, seperti harga emas dan kopi, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Ia juga menyebut sektor makanan, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan sebagai komponen penting yang perlu diantisipasi.
“Digitalisasi sektor pertanian, pemanfaatan social funding, dan korporatisasi petani adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi,” jelas Bambang.
Acara strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari kementerian dan lembaga nasional, termasuk Kemenko Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, serta para kepala daerah se-Sumatera Selatan.