“Anak adalah amanah. Mereka harus berada di ruang belajar, bukan di kebun sawit. Tapi faktanya, masih ada anak-anak yang ikut memungut brondolan atau menyadap karet membantu orang tua,” ucapnya.
BACA JUGA:Kawasaki Luncurkan Meguro S1 dan W230: Duo Motor Retro Kelas Premium untuk Pasar Indonesia
BACA JUGA:LPPL Radio Gema Randik Muba Kembali Harumkan Nama Daerah di Ajang Persada.ID Award 2025
Ia menegaskan bahwa situasi ini mengancam tumbuh kembang anak, pendidikan mereka, dan berpotensi menyebabkan putus sekolah.
Karena itu, forum rakor ini disebut sebagai langkah strategis untuk menyatukan gerakan lintas sektor — pemerintah daerah, perusahaan, tokoh masyarakat, hingga organisasi perlindungan anak.
Wabup menyebut beberapa langkah nyata yang harus diperkuat bersama:
Penguatan perlindungan anak berbasis komunitas
Pemetaan risiko anak yang rawan putus sekolah
Edukasi keluarga dalam pencegahan pekerja anak
BACA JUGA:Pembangunan Tol Betung–Tempino–Jambi Semakin Ngebut, Kini Capai 30,83 Persen
BACA JUGA:Muba Dorong Transisi Energi Berkeadilan, Kadisnakertrans Usulkan Roadmap Penciptaan Green Jobs
Kebijakan internal perusahaan menuju perkebunan ramah anak
“Jika semua pihak bergerak, kita dapat memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dan mereka tidak kehilangan masa depan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk memastikan Muba bebas dari pekerja anak di sektor pertanian.
Penandatanganan ini menjadi simbol kuat tekad seluruh peserta rakor bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, terutama di kabupaten yang dikenal sebagai salah satu pusat perkebunan terbesar di Sumsel.
BACA JUGA:Suzuki Segarkan GSX-8R dan V-Strom 1050RE, Hadir dengan Warna Baru yang Lebih Berani