Hari Kependudukan Dunia 2023, Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan

HARIANMUBA.COM,– Hari Kependudukan Dunia 2023, Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo Sp.OG(K) menegaskan bahwa masyarakat global harus memajukan kesetaraan gender untuk menciptakan dunia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan dengan kemungkinan tak terbatas.

“Masyarakat menjadi lebih kuat dan lebih sehat ketika perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk memilih bagaimana dan kapan mereka ingin membangun keluarga yang mereka inginkan,” ujar dr. Hasto Wardoyo, Selasa (11/7/2023), di Jakarta, menyikapi peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) yang jatuh pada 11 Juli 2023. 

Mengambil tema “Kekuatan Kesetaraan Gender: Mengangkat Suara Perempuan dan Anak Perempuan untuk Membuka Peluang-peluang Tanpa Batas di Dunia”.

BACA JUGA:Siap Siap, Besok Jembatan Teluk II Lais Musi Banyuasin Ditutup Selama 6 Jam

BACA JUGA:Tak Mau Teknologi Nikuba Dicontek Asing, Aryanto Misel Lakukan Hal Ini, Lamborghini dan Ferarri Gigit Jari

Peringatan HKD 2023 lebih menyorot pada kreativitas, kecerdasan, sumber daya, dan kekuatan dari setengah populasi planet ini, yaitu perempuan. 

Memberdayakan perempuan sangat penting untuk mengatasi tantangan demografis dan lainnya yang mengancam masa depan umat manusia. Termasuk perubahan iklim dan konflik.

“Perempuan memainkan peran yang kuat dalam mendorong kesepakatan bersama dan membangun perdamaian di semua tingkatan.” Demikian pernyataan UNFPA (Dana Kependudukan PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis bahwa ketidaksetaraan gender membuat banyak perempuan dan anak perempuan tidak bisa bersekolah, atau mendapatkan pekerjaan dan posisi kepemimpinan. 

BACA JUGA:Namanya Melejit Berkat Nikuba, Aryanto Misel Ternyata Hanya Kantongi Ijazah SMP, Berikut Sekilas Profilnya

BACA JUGA:138 Kontingen Korpri Sumsel Berangkat Ke Jawa Tengah, Ikut Pornas Ke XVI

Hanya enam negara di dunia yang jumlah anggota parlemennya setara antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi ini membatasi hak pilihan dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan tentang kesehatan dan kehidupan reproduksi mereka. 

Sumber: