Blusukan Ke Muratara, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Hak Kepemilikan Lahan ke Suku Anak Dalam

Blusukan Ke Muratara, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Hak Kepemilikan Lahan ke Suku Anak Dalam

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Hak Kepemilikan Lahan ke Suku Anak Dalam.--

HARIANMUBA.COM,– Blusukan Ke Muratara, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Hak Kepemilikan Lahan ke Suku Anak Dalam.

Mimpi masyarakat Desa Tebing Tinggi dan Desa Jati Mulya Kabupaten Muratara akhirnya dapat terwujud.

Ratusan warga di dua desa yang merupakan asli Suku Anak Dalam (SAD) tersebut, saat ini akhirnya resmi menerima sertifikat hak kepemilikan lahan perkebunan.

Selama ini masalah tanah ini sempat mengalami persoalan baik persoalan tumpang tindih maupun lahan yang belum di sertifikatkan.

BACA JUGA:Prediksi Aceh Ke Medan Via Tol Hanya 6 Jam Saja, Berikut Progres Kontruksi Tolnya

BACA JUGA:Ditargetkan Selesai Tahun 2024, Inilah Progres Salah Satu Exit Tol Padang Sicincin Dengan Pemandangan Nan Inda

Sertifikat tersebut diserahkan secara door to door oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Dr. Hadi Tjahjanto yang didampingi Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Kamis (7/9).

Sedikitnya, ada 16 sertifikat yang diserahkan kepada warga. Dimana, 13 sertifikat diberikan bagi 516 Kepala Keluarga (KK) di Desa Tebing Tinggi dan 3 sertifikat diberikan untuk 246 KK  yang ada di Desa Mulya Jaya.

“Saya ucapkan selamat kepada masyarakat karena cita-cita untuk memiliki sertifikat lahan yang sudah 28 tahun diimpikan akhirnya terwujud,” kata Hadi.

Dia menyebut, masing-masing sertifikat diberikan secara komunal atau berkelompok. 

BACA JUGA:Hobi Baca Novel Bisa Jadi Cuan, Melalui Aplikasi Penghasil Saldo DANA, Buruan Gratis!

BACA JUGA:Polda Sumsel Bongkar Aksi Illegall Logging di Desa Macan Sakti Sanga Desa, Ini Jumlah Barang Bukti Diamankan

“Jadi, setiap sertifikat diberikan kepada masyarakat secara berkelompok. Mudah-mudahan lahan ini dapat dimanfaatkan untuk perkebunan masyarakat,” ujarnya.

Dia menuturkan, terealisasinya impian masyarakat tersebut merupakan upaya dan koordinasi semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan unsur lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: