Disuruh Siapkan Rp 10 Juta Cash, Emak-emak di Palembang Keluhkan Sistem PPDB Lewat Sosmed

HARIANMUBA.COM– Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Palembang kembali menuai kritik tajam dari masyarakat. 

Salah seorang ibu rumah tangga, yang dikenal dengan inisial RT, meluapkan kekesalannya melalui akun media sosialnya, @rixxx.s, terkait dugaan ketidakadilan dan carut marut dalam proses penerimaan siswa baru.

RT, yang berusaha memasukkan anaknya ke salah satu SMP negeri favorit di Palembang, merasa terkejut dan kecewa ketika mendapati bahwa pihak sekolah meminta dana sebesar Rp10 juta cash agar anaknya bisa diterima.

Kekesalan ini ia ungkapkan dalam postingan yang diunggah oleh akun Instagram @oypalembang, disertai tangkapan layar percakapan dengan seorang sahabatnya mengenai permintaan sejumlah uang tersebut.

BACA JUGA:Incaran Para Pelajar, IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Dengan Pendaftar Terbanyak

"Min, miris dak sih min dengan pendidikan jaman sekarang min, menyekolahkan anak cak susah nian min. Ini obrolan aku samo kawan, karena anaknya minta sekolah di salah satu SMP Negeri di Palembang, akhirnya tergeser sama tetangganya yang nyogok," tulis RT dalam postingannya.

RT juga menyoroti bahwa Dinas Pendidikan seakan-akan menutup mata terhadap praktik-praktik semacam ini, meski sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Menurutnya, aturan zonasi yang diterapkan juga tidak adil dan tidak praktis.

"Apa karena wong Palembang ini banyak wong kayo sehingga praktek semacam ini dibiarkan. Jalur Zonasi saja dibatasi cuma jarak 800 meter atau berapa, bukannya per kecamatan atau per kelurahan. Karena untuk SMP tidak mungkin satu RT ada satu SMP," tulisnya lagi.

BACA JUGA:Warga Palembang Kehilangan Uang Rp50 Juta saat Setor Tunai di ATM, Ini Kronologinya

Dalam keluhannya, RT juga menggambarkan bagaimana sistem PPDB saat ini malah menyulitkan masyarakat, terutama yang kurang mampu.

Banyak keluarga yang terpaksa berutang demi memastikan anaknya bisa diterima di sekolah negeri favorit.

"Iyo kalo uong kayo mungkin jugo sering korupsi min tidak bakal berat mengeluarkan uang Rp 5 juta, kalau yang pedagang biasa atau buruh sampai harus berutang min biar anaknya tidak bergeser sama yang lain," tambahnya.

Kisah RT ini menambah panjang daftar keluhan masyarakat mengenai sistem PPDB yang dianggap tidak transparan dan penuh dengan kecurangan.

BACA JUGA:Datangi Polsek Sekayu, PWI Muba Laporkan, Pria Berseragam PWI Muba, Bawa Kabur 4 Bungkus Rokok

Sumber: