"Dan yang paling penting sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan terkait kelapa sawit berkelanjutan (ISPO), maka direncanakan akan lakukan fasilitasi penerbitan sertifikat ISPO bagi lembaga pekebun swadaya yang akan menggandeng lembaga auditor independen ISPO yang sudah mendapat akreditasi dr Kementerian Pertanian " terang pria yang akrab disapa Ibir tersebut.
Dinas perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin juga kata Ibir melakukan pengawalan dalam penentuan harga TBS tingkat petani pekebun.
"Kita berperan aktif dan hadir secara langsung dalam Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Sawit (TBS) Produksi Pekebun yang nantinya menjadi pedoman harga kelapa sawit yang diterima oleh petani Pekebun," tukasnya.
BACA JUGA:Cukup Check-In Harian Bisa Dapat Saldo DANA Rp 200 Ribu, Mau? Yuk Simak Caranya
Meningkatnya jumlah luasan kebun di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri kata Ibir dilatari meningkatkanya harga komoditas sawit di pasaran, ditambah banyak petani yang beralih menanam sawit.
Namun, itu perlu kehadiran Pemerintah, terutama masyarakat yang hendak menanam sawit agar melaporkan kepada Pemerintah.
"Tujuannya agar kita bisa memberikan pendampingan, dari awal, kita dorong mereka juga memiliki kelembagaan, sehingga bantuan, termasuk akses permodalan bisa masuk. Kualitas juga meningkat karena adanya pendampingan, bibit yang baik, teknik yang baik, dan mereka kita juga kita hadirkan pabrik, guna mendapatkan harga terbaik, ini memutus mata rantai tata niaga sawit, sehingga petani bisa terhindar tengkulak," tukasnya.
Diakuinya, kendala yang masih dihadapi adalah bagaimana masyarakat yang sudah terlanjur panen, apalagi yang sudah terikat tengkulak.
"Ini yang kita cari formulasi dan benahi pelan-pelan," tandasnya.