Besaran dana yang diterima Muba tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan Rana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
BACA JUGA:Sebanyak 46 Desa di Muba Dapat Tambahan Kucuran Dana Desa, Ini Besarannya
Disebutkan, PMK diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan nlainya mencapai Rp 3,4 triliun dari total alokasi DBH Sawit pada APBN 2023, yakni Rp 136,25 triliun.
Sri Mulyani Indrawati merencanakan formula pembagian dana bagi hasil baik prosentase, besaran maupun daerah yang akan mendapatkan dana bagi hasil. Dirinya mencatat ada 350 daerah penghasil sawit yang akan mendapatkan transfer DBH Sawit.
Formulanya setiap provinsi penghasil sawit akan memperoleh 20 persen DBH dari yang minimal 4 persen, kedua, kabupaten/kota penghasil 60 persen, serta ketiga, kabupaten/kota berbatasan 20 persen.
BACA JUGA:Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Dipimpin Oleh PJ Kades, Ini Sosoknya
Kebijakan Pemerintah Pusat ini disambut baik Pemkab Muba sebagai daerah sentra penghasil kelapa sawit. Apalagi Muba memiliki luasan perkebunan sawit ratusan ribu hektar (terdiri dari HGU Perusahaan dan perkebunan rakyat).
Pj Bupati Muba H Apriyadi mengakui pembagian DBH Sawit menjadi modal untuk melangkah tujuan berikutnya. Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan akan lebih aktif memperjuangkan perolehan porsi DBH lebih besar.
"Kita sudah aktif sejak AKPSI, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dibentuk. Bahkan saya hadir pada Munas I di Ancol, Jakarta tahun 2022 lalu. Itulah awal perjuangan para kepala daerah yang tergabung di AKPSI termasuk Muba yang masuk dalam kepengurusan," terang dia Jum'at, (22/09/2023).
BACA JUGA:Penuhi Hak WBP, Lapas Sekayu Selenggarakan Sekolah Kejar Paket