Ada Kenaikan Pajak Hiburan, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ada Kenaikan Pajak Hiburan, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta--

HARIANMUBA.COM,- Ada Kenaikan Pajak Hiburan, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Dalam beberapa hari ini Isu tentang kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen menjadi pembicaraan hangat.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pemerintah harus berpihak kepada para pelaku ekonomi kreatif.

Pasalnya, ia menilai kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen berpotensi merugikan bagi subjek pajak serta semakin memperlambat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

BACA JUGA:5 Khasiat Minum Lemon Campur Kunyit, Salah Satunya Kurangi Resiko Kanker

BACA JUGA:Mitos atau Fakta? Tidak Boleh Minum Air Kelapa Setelah Konsumsi Obat, Cek Kebenarannya!

“Saya kira Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus di pihak pelaku ekonomi kreatif," jelasnya dikutip dari Parlementaria.

"Pelaku ekonomi kreatif kita sedang berusaha berkembang menjadi andalan devisa negara, tetapi di sisi lain malah semakin dibebani dengan pajak. Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN,” tambahnya.

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, kenaikan pajak hiburan seharusnya diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terkait. 

Sehingga, menghasilkan persentase kenaikan pajak yang tepat sekaligus tidak memberatkan. 

BACA JUGA:Viral, Foto Durian Bertebaran di Tol Indralaya - Prabumulih, Usai Mobil Pick Up Terbalik

BACA JUGA:Mengharuhkan, Guru Honorer Ini Sisihkan Gaji Bantu Keperluan Siswa, Nasib Baik Ditawari Jadi Staff Ahli Bupati

Oleh karena itu, ia pun mengingatkan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Indonesia ini memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif. Harusnya kita akan mendorong tumbuh dan berkembang mereka, bukan dibebani dengan pajak,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: