Program Bantuan Toha Tohet Rp25 Juta Tiap KK Bakal Bikin APBD Muba Super Defisit

Bukannya mendapat simpati, jawaban ini justru menuai respons negatif, karena pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat alias  dikhawatirkan paslon ini kelak akan acapkali melakukan intervensi terhadap hak hak publik masyarakat. Dan ini akan sangat berbahaya bagi dinamika serta pertumbuhan Demokrasi dibumi serasan sekate ini. 

Alih-alih memperkuat demokrasi lokal dan mendekatkan hubungan dengan masyarakat, rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ragam praktek anti demokrasi

.Sebab, dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat dan ruang publik yang terbuka merupakan fondasi penting bagi pemerintahan yang transparan, bebas, anti diskriminasi dan akuntabel. 

"Jika benar akan melakukan kontrol publik, maka dia ini sesugguhnya tidak paham apa yang dimaksud dengan diksi plus artikulasi demokrasi. Lebih parahnya, kalau dia tidak berniat menyamoaikan itu, justru dia sesugguhnya tidak paham dengan pertanyaan panelis," kata pengamat Bagindo Togar. (rell) 

Sumber: