Peringatan Hari Kependudukan Dunia di Indramayu, Saatnya Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Sejati

Termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga sosial, serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Kata Bonivasius, isu atau masalah kependudukan, termasuk isu kesetaraan gender, memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan.

BACA JUGA:Herman Deru Ucapkan Terimakasih Pada Anggota FKMT se Kota- Palembang Aktif Membantu Pemprov Turunkan Angka St

BACA JUGA:Mantan Kades di Banyuasin Resmi Ditahan Kejari Banyuasin, Dugaan Kasus Korupsi Dana Desa

Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu yang dapat memantik kepedulian pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk dapat menemukan solusi atas dinamika dan permasalahan kependudukan secara dini. 

Terobosan pun dilakukan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN melalui Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.

Direktorat ini telah mengembangkan model alat bantu berupa Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk atau Siperindu. Sistem ini bertujuan mengukur tingkat kerentanan dampak kependudukan. 

BACA JUGA:3 Daerah Terjauh Dari Ibukota Provinsi Sumsel, Semuanya Masuk Wilayah Usulan DOB Sumsel barat

BACA JUGA:Ini Kain Khas Yang Dikenakan Wapres Ma'ruf Amin di Acara Apkasi

Kepada wartawan, Bonivasius mengatakan Siperindu dapat menjadi rujukan data utama Perencanaan Kependudukan yang terupdate, serta sumber data untuk penyusunan lima pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). 

Melalui Siperindu - yang data dasarnya diambil dari sejumlah sumber di antaranya Pendataan Keluarga BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS) - pemerintah dapat mengetahui status kewaspadaan situasi kependudukan sampai level kabupaten/kota. "Sekaligus Siperindu menjadi raport bagi pemerintah daerah," ujar Bonivasius. 

Diskriminasi Gender

Sementara Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Anjali Sen, mengatakan saat ini empat miliar perempuan dan anak perempuan, atau separuh dari penduduk dunia, menghadapi diskriminasi hanya karena gender mereka.

Lebih dari 40 persen perempuan di seluruh dunia tidak dapat menggunakan hak mereka untuk mengambil keputusan yang mendasar sendiri seperti apa mereka ingin memiliki anak atau tidak.

BACA JUGA:Buruan Cek! Berikut Link Nama Honorer Terdata BKN 2023, Prioritas Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes

Sumber: